Pembangunan SPBU Waisika Tak Kantongi Ijin

Aliansi Peduli Lingkungan Hidup (APLH) Alor saat menggelar aksi unjuk rasa di halaman kantor BLHD, Kamis (16/5/2019) pagi.

NTT UPDATE, Kalabahi – Sekretaris BLHD kabupaten Alor, Evrim Bessie memastikan pembangunan stasiun pengisian bahan bakar untuk umum (SPBU) oleh PT Ombay Sukses Persada di Desa Waisika, Kecamatan Alor Timur Laut, kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur (NTT) ternyata hingga saat ini belum mengantongi ijin.

Hal ini dikatakan Evrim saat menanggapi pernyataan massa yang tergabung dalam aliansi Peduli Lingkungan Hidup (APLH) Alor saat menggelar aksi unjuk rasa di halaman kantor BLHD, Kamis (16/5/2019) pagi.

“Sampai saat ini belum ada dokumen pembangunan yang masuk ke kami untuk dilakukan kajian dan rekomendasi kajian lingkungan keluar. Sekali lagi kami tidak tau itu,” katanya

Menurut Evrim, jika pembangunan SPBU tersebut berdekatan dengan mata air, pihaknya tidak akan mengeluarkan izin dan rekomendasi meski masyarakat sudah memberikan tanah kepada perusahan.

“Kami akan berkoordinasi dengan pimpinan untuk segera turun ke lokasi peninjauan dan mengkajinya. Yang pasti kami akan menindaklanjuti laporan ini dan mencari tau pihak mana yang mengeluarkan izin,” sambung Evrim.

Senada juga disampaikan Asisten I Setda Alor, Amirullah ketika ditemui perwakilan massa unjuk rasa di Kantor Bupati Alor, Amirullah mengatakan pembangunan SPBU harus melalui suatu kajian.

“Jadi kajiannya macam-macam, seperti dampak sosial, lingkungan hidup dan juga masalah lainnya. Dari aspek AMDAL sampai saat ini belum ada dan pembangunan itu ilegal,” tegas Amirullah.

Atas dasar itu, pemerintah sudah langsung berkoordinasi dengan Camat agar pembangunan itu dihentikan.

“Ini perintah. Ada perintah secara lisan dan tertulis dan hari ini saya gunakan pendekatan perintah secara lisan. Kalau pemerintah bilang hentikan maka hentikan,” ujarnya.

Amirullah juga mengatakan setiap pembangunan, ada wilayah peruntukannya yakni rencana tata ruang wilayah (RTRW).

“Kalau tidak ada RTRW nya maka tidak bisa dilakukan pembangunan walaupun kajian lingkungan hidup memungkinkan. Sekali lagi saya ketakan, pembangunan itu ilegal,” pungkas Amirullah.

Sebelumnya, aksi massa yang tergabung dalam aliansi tersebut menilai pembangunan SPBU Waisika menyalahi aturan karena masuk ke dalam wilayah konservasi, proyek itu pun dibangun di lokasi yang tidak sesuai kesepakatan bersama oleh perusahan dan masyarakat setempat.

Salah seorang warga setempat, Nansioner Salang mengatakan pihaknya sangat mendukung pembangunan SPBU karena untuk kepentingan umum, namun pembangunan tersebut tidak pada lokasi yang sudah disepakati bersama

“Yang menjadi dasar penolakan kami adalah, pembangunan tersebut bukan pada lokasi yang sudah kami sepakati bersama,” katanya

Dia juga menambahkan lokasi pembangunan SPBU tersebut berdekatan dengan sumber mata air dan mempunyai dampak sosial bagi masyarakat.

“Kami sudah mulai merasakan dampak dari penebangan pohon di lokasi itu. Debet air mulai berkurang. Kalau sudah begini, bagaimana dengan sawah kami,” ujarnya. (*pepenk).

Leader Ismail Wolwal

Add comment

Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget

Iklan

Iklan

Iklan

Iklan

Iklan

Visitor




Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.